GridHEALTH.id - Vaksin Nusantara menemukan babak baru keberadaannya di Indoensia.
Setelah terjadi polemik dan disudahi dengan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.
Ddisepakati bahwa pengembangan vaksin itu hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan, dan bukan untuk dikomersilkan, yang ditandatangani pada Senin (19/4/2021).
Polemik pengembangan vaksin Nusantara ternyata tak luput dari perhatian Presiden Jokowi.
Jokowi meminta kegaduhan dan polemik terkait vaksin Nusantara itu segera dihentikan.
Menurutnya, prokontra soal penelitian Vaksin Nusantara harusnya dibahas dalam kajian ilmiah.
Para pakar di bidang pengembangan vaksinlah dan lembaga dengan yang memiliki kewenangan yang mengisi ruang perdebatan.
”Ini kan urusan ilmiah, biarlah sesuai dengan mekanisme ilmiah. Mestinya perdebatannya itu perdebatan ilmiah, ini masak politikus ngurusin vaksin, lawyer ngurusin vaksin, apa urusannya?" kata Jokowi, Selasa (20/4/2021), melansir Tribunnews.com (21 April 2021).