GridHEALTH.id - Pemerintah Indonesia sebelumnya sempat mengutarakan bahwa ada dua skema pemberian vaksin Covid-19 pada masyarakat.
Ada masyarakat yang mendapatkan vaksin subsidi (gratis), ada juga masyarakat yang mendapatkan vaksin berbayar (mandiri).
Munculnya vaksin berbayar memang sudah dibahas pemerintah sejak Juni 2021 lalu.
Rencana dimulai saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membahas percepatan program vaksinasi Covid-19.
Rapat tersebut mengusulkan vaksinasi individu diperluas karena cakupan vaksin yang masih jauh dari sasaran. Kala itu, vaksinasi baru mencapai 300 ribu dari target yang ditetapkan sebesar 1,5 juta.
Hasil rapat tersebut kemudian dijadikan landasan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan draf aturan tentang perubahan aturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jangan Menggunakan Sabun Biasa Untuk Membersihkan Area Kewanitaan, Ini Alasannya
Draf tersebut kemudian dibawa untuk dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas bersama Jokowi. Hasil rapat terbatas, kemudian kembali dibahas bersama kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
Pada 5 Juli, terbitlah draft Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 19/2021 di mana satu hari setelahnya draf disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.
Beberapa hari setelahnya, atau tepatnya pada 11 Juli lalu, Kimia Farma sebagai perusahaan pelat merah pelaksana vaksinasi gotong royong mengumumkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 dengan cara berbayar di apotek Kimia Farma.
Masyarakat akan dikenakan biaya hingga Rp 879.140 yang terdiri dari dua dosis vaksin masing-masing seharga Rp 321.660 dan biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910. Kabar ini sontak menuai kritik dari masyarakat.
Tak sampai satu hari sejak kebijakan tersebut diumumkan, Kimia Farma lantas menunda program vaksinasi berbayar dengan alasan ingin memperluas sosialisasi program vaksin Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri akhirnya membatalkan program vaksinasi berbayar untuk kalangan individu. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.
Keputusan Jokowi disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, dalam sebuah video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip Sabtu (17/07/2021).
Baca Juga: Sudah Fisiknya Lebih Rentan, Ternyata Risiko Stroke Pada Wanita Dua Kali Lipat dari Pria!
Baca Juga: Kompres Panas atau Kompres Dingin, Sesuaikan dengan Kondisi Kesehatan
Sementara itu, Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia.
Dalam situs resmi WHO, Lindstrand menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.
"Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/07/2021).
Ia menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.
Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.
Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Penyakit Infeksi di Mulut Bisa Sangat Menyakitkan!
Baca Juga: Pahami Tentang Pentingnya Pengaruh MPASI untuk Immune Booster Anak
"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain. Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20% dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," kata Lindstrand.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan. Ia pun menyinggung situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian memmburuk.
"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sangat sulit," kata Ryan.
Baca Juga: Hindari Serangan Jantung, 5 Pengobatan Alami Untuk Jantung Sehat
"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX," tutur Ryan. (*)
#berantasstunting #hadapicorona #bijakGGL