Ia berharap dengan peraturan ini, masyarakat bisa menjadi lebih bijak memilih produk demi kesehatannya sendiri.
“Peraturan ini juga menjadi media yang baik dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait produk yang digunakan.
Masyarakat dituntut dapat memilih produk dengan bijak untuk kesehatannya sendiri,” katanya sambil menegaskan bahwa ini adalah bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sebagai pengguna produk AMDK.
Jejak Uni Eropa bisa dijadikan contoh oleh BPOM
Meski dengan regulasi pelabelan BPA yang ditetapkan dalam regulasi terbaru BPOM, ambang batas migrasi BPA dalam kemasan galon isi ulang polikarbonat sejauh ini masih merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, yakni pada level 0,6 PPM.
Jika dibandingkan regulasi terbaru UE, yang benar-benar melarang penggunaan BPA pada kemasan makanan dan minuman, kebijakan BPOM yang baru saja ditetapkan terkesan lebih lunak.
Selain itu, BPOM juga memberikan grace period yang sangat lama untuk pengusaha AMDK, yakni sampai empat (4) tahun sejak regulasi diberlakukan.
Untuk diketahui, BPOM sebelumnya menyebutkan bahwa galon polikarbonat paling banyak beredar di masyarakat dengan persentase 96 persen dari total galon air minum bermerek yang beredar.
Berdasarkan data pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi selama 2021-2022, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm meningkat berturut-turut hingga 4,58 persen.
Begitu pun dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.
Mengingat hal tersebut, penting bagi BPOM untuk kembali fokus dan melakukan revisi terhadap ambang batas migrasi BPA.
Apalagi, sudah banyak negara lain sudah bergerak lebih maju karena batas maksimum migrasi BPA sudah direvisi menjadi lebih rendah, yakni 0,05 PPM dari semula 0,6 PPM.
Baca Juga: Ini Dia Minuman Enak Penurun Kolesterol, Nomor 4 Kesukaan Banyak Orang
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “BPA pada Kemasan Air Minum Dilarang, Uni Eropa Resmi Terapkan Akhir 2024”.