GridHEALTH.id - Pengangkatan 17 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025 oleh Presiden Joko Widodo diwarnai protes dari banyak organisasi profesi kesehatan.
Salah satu yang lantang menetang pengangkatan KKI ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Bahkan IDI mengungkapkan kekecewaan dan keberatannya secara terbuka kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng Mohammad Fakih mengatakan pihaknya bersama enam organisasi dan asosiasi profesi kedokteran akan mengajukan audiensi dengan Presiden Jokowi perihal polemik KKI ini.
"Kami sepakat akan berusaha bertemu Presiden untuk menjelaskan ini supaya ada penyelesaian dan solusi yang elegan. Kami tidak ingin menimbulkan kegaduhan. Ini kan sudah gaduh, kawan-kawan di bawah resah," ujar Daeng dalam konferensi pers usai pembacaan pernyataan bersama tujuh organisasi dan asosiasi profesi sebagaimana dikutip dari siaran langsung di YouTube PB IDI, Senin (24/8).
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI, Rosita Rivai menilai pengangkatan KKI yang sudah dilakukan telah mencederai semangat demokrasi.
Menurut Rosita Rivai Pemerintah seharusnya hanya menetapkan saja, dan bukan mengambil alih keseluruhan proses sehingga bisa mengganti anggota KKI hanya dari penilaian sepihak.
Dalam postingan di akun Facebooknya, Senin (24/8/2020), Rosita Rivai menulis tiga alasan mengapa penetapan yang dianggap sepihak dari pemerintah ini berbahaya.
"Pertama, penetapan sepihak semacam ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang kita anut.
Demokrasi mensyaratkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pihak-pihak yang dianggap bisa bekerjasama (patuh?) dengan pemerintah.
Sejarah menunjukkan, kekuasaan 32 tahun Orde Baru yang mengharuskan kepatuhan absolut malah membawa bangsa ini pada jurang krisis yang sama dengan yang dibawa Demokrasi Terpimpin di masa Orde Lama.
Baca Juga: Salah Pola Makan di Usia Remaja, Berisiko Anaknya Kelak Kurang Gizi dan Stunting
Kedua, proses ini kental dengan aroma kolusi dan nepotisme yang telah kita ikrarkan untuk diakhiri saat kita memasuki masa Reformasi.
Proses yang tidak demokratis dengan sendirinya akan menyempitkan pilihan hanya pada orang-orang yang dikenal oleh subjek yang menjalankan proses.
Bisa dimaklumi jika orang-orang yang lolos proses ini adalah juga orang-orang yang dikenal oleh kekuasaan.
Ketiga – dan ini yang paling penting – adalah karena proses ini membahayakan netralitas ilmu pengetahuan.
Kita ketahui bersama bahwa salah satu hal yang dapat menjadi alat kontrol kekuasaan agar tidak menjadi tiran adalah ilmu pengetahuan.
Sedapat mungkin, kita harus menjaga agar ilmu pengetahuan dan institusi-institusinya tetap menjadi pihak-pihak yang netral kekuasaan.
Baca Juga: Jus Jambu Biji Ternyata Tak Bisa Sembuhkan Demam Berdarah Dengue, Ini Faktanya
Ilmu pengetahuan sama sekali tidak boleh menjadi alat kuasa. Ilmu pengetahuan harus mengabdi kepada dan hanya kepada kemanusiaan; pada kepentingan ummat manusia, bukan pada kekuasaan yang hanya seumur jagung, " tulis Rosita Rivai.
Karenanya, Rosita Rivai meminta kepada Presiden Jokowi agar meninjau kembali pelantikan anggota KKI yang telah terlanjur dilakukan.
Baca Juga: Baru Sebulah Melahirkan, Vanessa Angel Beberkan Rahasia Kembali Ramping usai Operasi Sesar
Berikut postingan Rosita Rivai selengkapnya;
Saat Sains Dilumpuhkan Hari Rabu kemarin (19/8), Presiden Joko Widodo melantik para anggota Konsil Kedokteran...
Dikirim oleh Rosita Rivai pada Minggu, 23 Agustus 2020
Diketahui selain IDI, enam organisasi lain yang menuntut audiensi ini yakni Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI).(*)
Baca Juga: Ternyata PLT Bupati Sidoarjo Sebelum Meninggal Menolak Swab Tes, Padahal Dicurigai Covid-19
#berantasstunting #hadapicorona
Source | : | Facebook,Kontan.co.id |
Penulis | : | Anjar Saputra |
Editor | : | Soesanti Harini Hartono |
Komentar