GridHEALTH.id - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo rupanya mengkhawatirkan adanya peningkatan kasus corona di klaster Pilkada.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020), Doni Monardo mengatakan, ada hal yang paling ditakutkan dalam Pilkada 2020.
"Yang paling berat adalah menghindari kerumunan. Itu yang paling berat dari semua tahapan Pilkada," kata Doni.
Pasalnya, kerumunan orang dapat menyebarkan virus corona secara cepat dan masif.
Baca Juga: Cara Anies Baswedan Minimalisir Penyebaran Virus Corona di Pengungsian Banjir
Kendati hal yang ditakutkan tersebut dapat memengaruhi lonjakan kasus Covid-19, nyatanya Presiden Joko Widodo masih bersikeras bahwa Pilkada 2020 tidak akan ditunda.
Hal ini diungkapkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
"Penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujar Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020), dikutip dari Kompas.com.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa Pilkada 2020 harus tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel.
Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.
Sebab, tidak ada satu pun yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.
Terlepas dari itu, dibanding mengadakan Pilkada serentak, Doni merekomendasikan, metode kampanye pada Pilkada 2020 secara virtual untuk mengurangi terjadinya kerumuman massa.
"Beberapa rekomendasi untuk mengurangi kerumunan antara lain, untuk menggunakan metode kampanye virtual," ujarnya. (*)
#hadapicorona
| Source | : | Kompas.com,YouTube |
| Penulis | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
| Editor | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Komentar