GridHEALTH.id - Presiden Joko Widodo kembali dibuat kesal akan jumlah impor garam yang makin menanjak setiap tahunnya.
Dalam rapat terbatas pada Senin (5/10/2020), Jokowi menyebutkan bahwa per 22 September 2020, masih ada sekitar 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap industri dalam negeri.
"Rendahnya produksi garam nasional kita sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," ujar Jokowi dalam rapat terbatas terkait percepatan penyerapan garam rakyat.
Jokowi kemudian mencontohkan saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton per tahun.
Baca Juga: Anies Baswedan Dikabarkan Sakit Terpapar Covid-19, Wagub DKI Jakarta Angkat Bicara
Sementara, produksi garam nasional saat ini baru mencapai 2 juta ton per tahun.
Padahal diketahui, garam yang memberikan rasa asin pada makanan ini sebenarnya memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan.
Berdasarkan The U.S. Dietary Reference Intakes, asupan garam bagi pria dan wanita berusia 14 tahun ke atas dan wanita hamil yaitu 1.500 miligram sehari.
Namun jika terlalu banyak garam dalam makanan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.
Ini juga dapat menyebabkan hilangnya kalsium, beberapa di antaranya mungkin ditarik dari tulang.
Saat natrium atau garam terakumulasi, tubuh menahan air untuk mengencerkan natrium.
Ini meningkatkan jumlah cairan di sekitar sel dan volume darah dalam aliran darah.
Volume darah yang meningkat berarti lebih banyak pekerjaan untuk jantung dan lebih banyak tekanan pada pembuluh darah.
Seiring waktu, kerja ekstra dan tekanan dapat membuat pembuluh darah kaku, menyebabkan tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke.
Itu juga dapat menyebabkan gagal jantung.
Ada beberapa bukti bahwa terlalu banyak garam dapat merusak jantung, aorta, dan ginjal tanpa meningkatkan tekanan darah, dan juga berdampak buruk bagi tulang.
Kendati demikian, Jokowi meminta agar intergrasi lahan garam rakyat dipercepat.
"Percepat integrasi antara ekstentifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi ini harus betul-betul diintegrasikan dan harus ada ekstentifikasi," tegas Jokowi. (*)
#hadapicorona
Source | : | YouTube,Harvard Health Publishing |
Penulis | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Editor | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Komentar