Menurut sebagian masyarakat kebijakan PPKM yang diberlakukan di Jawa Bali, khususnya, tidak konsisten.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan pidato dalam sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR, Senin (16/8/2021).
Diketahui kebijakan PPKM ini diberlakukan selama satu hingga dua minggu dan akan diperpanjang lagi jika dibutuhkan.
Hal tersebut mengakibatkan banyak pihak yang menilai kebijakan PPKM ini sebagai kebijakan yang tidak konsisten karena terus berubah-ubah.
Mengenai hal tersebut Jokowi pun menegaskan, kebijakan PPKM ini harus diambil pemerintah demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan.
Karena perekonomian harus tetap berjalan seiring dengan penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten."
"Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (16/8/2021).
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, mengutip Tribunnews.com (16/8/2021), perubahan kebijakan atau peraturan ini harus dilakukan karena kondisi Covid-19 yang juga berubah dan terus bermutasi.
Baca Juga: Muncul Infeksi Saluran Kemih Saat Hamil, Begini Cara Mengobatinya
Source | : | tribunews,Kompas |
Penulis | : | Gazali Solahuddin |
Editor | : | Gazali Solahuddin |
Komentar