Di media sosial, banyak warga China merekomendasikan basis data baru pemerintah Yiwu ini. Seorang konselor, Lei Ming, menyerukan agar basis data diluncurkan secara nasional.
"Untuk pernikahan di masa depan atau kencan buta, tolong tunjukkan bukti nol rekor KDRT," tulisnya di platform media sosial Weibo.
Han Jin, seorang dosen hukum di Universitas Teknik Harbin, menyebut dengan adanya basis data dapat memberi seseorang "hak untuk tahu" dan "hak untuk memilih."
Tetapi Han menunjukkan ada dua celah yang dapat menghambat efektivitasnya.
Pertama, tidak jelas apakah pemerintah Yiwu dapat memperoleh informasi tentang orang-orang yang bukan dari kota tersebut.
Kedua, kedua belah pihak juga harus setuju untuk memberikan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan latar belakang.
"Jika satu pihak tidak mau memberikan informasi seperti itu, maka kemungkinan tidak mungkin untuk mengajukan aplikasi," kata Han dalam sebuah wawancara, dikutip dari South China Morning Post. (25/06/20).
Baca Juga: Nyeri Punggung Ganggu Aktivitas, Ini Tips Untuk Mengatasinya
“Tapi penolakan terhadap berbagai pihak itu juga akan menjadi peringatan. Jika orang itu tidak mau membiarkan Anda memeriksa informasi itu, apakah mereka memiliki sesuatu untuk disembunyikan?"