GridHEALTH.id - Klaster transportasi umum kini menjadi perhatian publik.
Usai dilonggarkannya masa PSBB transisi dan diberlakukannya sistem ganjil genap, kabarnya peningkatan klaster transportasi umum di DKI Jakarta kembali muncul.
Hal ini pun diungkapkan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.
"Klaster-klaster yang berkembang di masyarakat yakni klaster perkantoran dan juga klaster transportasi umum," kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Meski klaster Covid-19 tersebut diklaim muncul akibat adanya sistem ganjil genap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap tidak ingin menghapus sistem tersebut.
"Hasil evaluasi dilaporkan ke Bapak Gubernur (Anies Baswedan), hasilnya ganjil genap tetap diberlakukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, dikutip dari tayangan KompasTV, Minggu (6/9/2020).
Evaluasi aturan ganjil genap di Ibu Kota dilakukan setiap hari, selanjutnya hasilnya dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Syafrin, tujuan awal pemberlakukan kembali aturan ganjil genap adalah membatasi mobilitas warga sehingga diharapkan bisa menekan angka penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Warga Dimasukan ke Ambulan Berisi Keranda Mayat Karena Tak Pakai Masker, Warga Parung Bogor Kapok
Syafrin mencatat, penurunan mobilitas penduduk ke lokasi-lokasi yang mengundang kerumunan sebesar dua persen sejak pemberlakuan aturan ganjil genap pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
"Mobilitas yang kami ukur itu terjadi penurunan khususnya ke tempat-tempat yang menjadi tujuan contohnya ke pusat makanan, retail, artinya memang ada penurunan warga ke titik-titik itu. Bahkan pergerakan ke pusat-pusat transportasi pun turun," ungkap Syafrin.
Sementara itu, beberapa ahli menilai jika penerapan sistem ganjil genap dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus baru Covid-19.
Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, berpandangan, ada sejumlah penyebab kembali melonjaknya volume kendaraan di Jakarta, khususnya mobil pribadi yang menjadi sasaran kebijakan ganjil genap.
"Jika dikatakan ada kemacetan Jakarta yang melebihi kemacetan pada masa normal, bisa jadi ada ketidakseimbangan antara supply (pasokan) dan demand (permintaan) dalam penggunaan layanan angkutan umum di Jabodetabek," kata Tigor kepada Kompas.com via keterangan tertulis, Minggu malam.
"Para pekerja di Jakarta banyak juga yang bertempat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terjadi lonjakan penggunaan kendaraan pribadi ke Jakarta dan di Jakarta karena ketersediaan layanan angkutan umumnya kurang, sementara jumlah penggunanya lebih tinggi," tambahnya.
Selain faktor tidak seimbangnya pasokan dan kebutuhan kendaraan umum menuju Jakarta, penggunaan kendaraan pribadi dianggap lebih aman di tengah pandemi saat ini.
Potensi berdesakan di kendaraan umum tentu rentan mempermudah penularan Covid-19 sehingga wajar jika warga memilih beralih ke kendaraan pribadi untuk menuju kantornya. (*)
#hadapicorona