GridHEALTH.id - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan status atau PSBB total menuai pro dan kontra.
Pemerintah Pusat menginginkan agar penanganan virus corona dilakukan dengan pendekatan mikro, bukan berskala besar. Terbaru, muncul pendapat dari IDI Jakarta Pusat agar ibu kota di lockdown.
Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jakarta Pusat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan lockdown selama dua pekan. Lockdown di DKI Jakarta itu perlu diberlakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
"Dari pihak kedokteran, kita maunya lockdown, puasa bergerak 14 hari. Kasih kesempatan tubuh orang sehat mematikan itu virus dan mudah-mudahan di hari ke-15 kita berakivitas dengan perlahan-lahan," kata Ketua Bidang Publikasi Ilmiah IDI Cabang Jakarta Pusat, dr Fariz Nurwidya dalam wawancara di program Apa Kabar Indonesia, Senin (14/09/2020) sebagaimana dikutip dari Youtube TV One.
Dokter Fariz mengakui kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta saat ini hampir seluruhnya penuh.
Dari 67 rs rujukan covid-19 di Jakarta, beberapa di antaranya sudah melaporkan 100% ICU-nya penuh, per 14 September 2020 .
Baca Juga: Dokter di Sumatra Barat Bangun Laboratorium Pribadi Agar Warga Bisa Tes Swab Virus Corona Gratis
"Benar bahwa angka ketersediaan ICU habis, itu tidak boleh dibiarkan. Sudah banyak cerita dokter di Puskesmas kalau dia mau ngirim pasien ke rumah sakit rujukan itu bisa menelepon berkali-kali ke berbagai rumah sakit sampai akhirnya baru bisa mengirim pasien ke rumah sakit rujukan itu dalam 12 jam atau 1 hari sekarang saking sulitnya.
Ada 67 rs rujukan di Jakarta dan beberapa sudah melaporkan 100% ICU-nya penuh per 14 September 2020," beber ahli paru ini.
Dokter Fariz melanjutkan, kondisi di DKI Jakarta saat ini, antara jumah pasien dengan ketersediaan infrastruktur untuk penanganan covid-19 saling berkejaran.
Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama dengan eksperimen seperti PSBB ketat atau transisi, pihaknya khawatir kondisi Covid-19 akan semakin berat ditangani.
"Soal penyelamatan nyawa bukan soal bed ICU tapi juga infrastrukturnya, tetapi menyangku keahlian, kompetensinya, serta perawat dan dokter terlatih.
Maka kita berkejaran dengan waktu dan tidak boleh dibiarkan. Jika skema ini gagal (PSBB ketat,-Red), kami memprediksi berat untuk bereksperimen berlama -lama," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu penyebab diberlakukannya PSBB ketat mulai Senin (14/09/2020) kemarin adalah peningkatan penyebaran kasus virus corona secara signifikan.
Baca Juga: Jangan Takut Penyakit Kanker, Ini 4 Fakta Kanker yang Wajib Diketahui
Baca Juga: Siapa Sangka, Empat Jenis Racun Bisa Jadi Obat Jantung dan Kanker
Yang kemudian berdampak pada fasilitas kesehatan yang penuh hingga lahan pemakaman yang berkurang.
"Jadi memang salah satu penyebab PSBB ketat kembali itu di antaranya kita melihat ada siginifikan penyebaran. Yang kemudian berdampak terhadap fasilitas kesehatan penuh, ICU, tempat tidur rumah sakit," ujar pria yang akrab dipanggil Riza.
Di sisi lain, Pemprov pun juga meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk penanganan covid-19 seperti penambahan tempat tidur rumah sakit hingga penambahan tenaga medis.
Namun, Riza mengingatkan, peningkatan fasilitas kesehatan itu tidak ada artinya jika tidak ada pengurangan penyebaran. "Jadi, ini memang kejar-kejaran antara faskes dan penyebaran kasus."
Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB ketat atau PSBB seperti awal wabah mulai Senin kemarin.
Anies Baswedan mengatakan situasi wabah Corona di Jakarta saat ini dalam kondisi darurat. Hal ini berdasarkan angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus Covid-19.
Dengan adanya kedaruratan itu, Pemprov memutuskan kembali menerapkan PSBB ketat sebagaimana di awal wabah.
Baca Juga: Salah Pakai Celana Dalam Bisa Sebabkan Kanker? Ini Faktanya
Baca Juga: Berantas Stunting : Sanitasi Buruk Jadi Sebab Stunting Masih Menonjol di Indonesia
"Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi jakarta keuali untuk menarik rem darurat sesegara mungkin."
"Dalam rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal wabah dulu."
Baca Juga: Penderita Diabetes Boleh Konsumsi Kopi, Tapi Pilih Ini Jenisnya
"Bukan lagi PSBB transisi tapi PSBB sebagaimana masa awal wabah dulu," kata Anies Baswedan sebagaimana dikutip dari tayangan Youtube DKI Jakarta, Rabu (09/09/2020). (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tanggapi PSBB Ketat yang Diterapkan Anies Baswedan, IDI Jakpus: Kita Maunya Lockdown Dua Minggu, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/09/15/tanggapi-psbb-ketat-yang-diterapkan-anies-baswedan-idi-jakpus-kita-maunya-lockdown-dua-minggu?page=all.
#berantasstunting #hadapicorona