Dicky memperingatkan hal ini bisa berbahaya karena akan menyebabkan lonjakan kasus kesakitan dan kematian.
"Gap (selisih) temuan kasus minimal 40 ribu yang bisa kita temukan, kita baru bisa menemukan seperempatnya, kalau dibiarkan adalah hal yang sangat serius karena penambahan dari kasus yang tidak terdeteksi akan berpola eksponensial dan meledak," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang Bondan Marutohening juga menilai bahwa PPKM Jawa-Bali adalah peraturan tebang pilih dan tidak tegas.
Baca Juga: Kejadian Langka, Pria Ini Punya Antibodi Super Yang Mampu Menetralisir Covid-19
Bondan mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang kurang tegas dalam melaksanakan penegakan aturan PPKM.
"Bisa dilihat secara nyata di wilayah Ungaran dan sekitarnya, bahkan ada ada laporan warga ke saya, bahwa usaha mereka diminta tutup, tetapi beberapa tempat usaha lain dibiarkan tetap beraktivitas," jelasnya kepada wartawan, Minggu (17/1/2021), dikutip dari Kompas.com.
Bondan mengatakan, adanya tebang pilih tersebut adalah bukti pelaksanaan PPKM tidak serius.