GridHEALTH.id - PSBB Transisi fase pertama yang keempat di DKI bakal berakhir pada 27 Agustus 2020. Diperkirakan, Gubernur DKI Anies Baswedan bakal kembali memperpanjang PSBB transisi fase pertama untuk kelima kalinya mengingat angka terinfeksi virus corona masih tinggi.
Melihat rencana ini, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan Pemerintah DKI Jakarta berfokus pada penerapan protokol kesehatan.
"Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian saat kembali memperpanjang PSBB Transisi. Pertama adalah mendorong penduduk agar mematuhi 3M," kata Pandu, seperti dikutip dari Tempo.com (26/08/2020).
Protokol kesehatan yang dimaksud adalah 3M adalah mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.
Menurut dia, Pemerintahan DKI mempunyai tantangan yang berat untuk memastikan warganya mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Sebab, DKI merupakan pusat kota yang menarik warga dari kota di sekitarnya datang untuk bekerja.
Pemerintah DKI, kata dia, harus bekerja sama dengan kota yang berada di sekitarnya untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin.
Baca Juga: Studi: Anak-anak Kehilangan Keterampilan Menggambar Akibat Kecanduan Layar Gadget
Sebab, jika hanya Pemerintah DKI saja yang berfokus pada penerapan protokol kesehatan tanpa diikuti kota mitranya bakal sulit menekan wabah ini.
"Kalau kebijakan ini tidak dikoordinasikan antar wilayah bakal sulit berhasil. Kita melihat DKI sudah bekerja habis-habisan dalam menangani wabah ini," ujarnya. "Tapi kalau kebijakan tidak disinergikan dengan daerah lain bakal sulit."
Pandu menuturkan Ibu Kota bukan wilayah tertutup. Jutaan orang dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, setiap hari masuk ke DKI.
Jika daerah mitra tersebut lalai dalam menerapkan protokol kesehatan penduduknya, maka berpotensi membawa virus ke DKI atau sebaliknya.
"Kecuali kalau DKI masuk daerah yang tertutup wabah ini bakal lebih cepat ditangani sendiri," ujannya "Koordinasi ini perlu bantuan pemerintah pusat."
Selain itu, Pemerintah DKI perlu mewaspadai penularan virus dari klaster perkantoran. Sebab, selama masa transisi ini, menurut Pandu, klaster perkantoran berpotensi terus naik.
"Klaster perkantoran harus menjadi prioritas. Harus diantisipasi. Swasta cepat merespons. Yang sulit justru instansi milik pemerintah."
Baca Juga: 1000 Hari Pertama Kehidupan, Hak Tumbuh Kembang Anak yang Wajib Dipenuhi Orangtua
Baca Juga: Jahe Sebagai Antihistamin Alami, Manfaatnya Pereda Gatal Saat Biduran
Penting diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta bertambah 711 orang per Rabu (26/08/2020). Sehingga kumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota hingga kemarin adalah 35.642 orang.
Berdasarkan situs corona.jakarta.go.id, sebanyak 26.750 orang dinyatakan telah sembuh atau bertambah 764 dibanding Selasa (25/08/2020) kemarin.
Lalu, total 1.144 orang meninggal dunia atau bertambah 15 orang dibanding kemarin dan 7.748 orang masih dirawat atau isolasi.
Sementara itu, per hari Rabu (26/08/2020), tercatat 4.454 orang dites PCR dengan hasil 711 orang dinyatakan positif dan 3.743 negatif Covid-19.
Sementara itu, Pemprov DKI telah melakukan tes PCR terhadap 44.635 orang dalam sepekan terakhir dengan positivity rate sebesar 9,8%.
Baca Juga: Jangan Ditunda, 7 Pemeriksaan Kesehatan Tetap Harus Dilakukan di Masa Pandemi Covid-19
Baca Juga: Waspadai Trikomoniasis, Penyakit Menular Seksual yang Bisa Bikin Mandul
Angka tersebut lebih rendah dibanding positivity rate nasional yakni 13,1%. Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 54 laboratorium Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan swasta. (*)
#berantasstunting #hadapicorona
| Source | : | Kompas.com,tempo.com |
| Penulis | : | Soesanti Harini Hartono |
| Editor | : | Soesanti Harini Hartono |
Komentar