GridHEALTH.id - Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan rencana vakinasi virus corona (Covid-19) yang dijadwalkan akhir tahun 2020 ini.
Bahkan disebutkan bahwa ada 3 juta vaksin Covid-19 berbagai merek yang akan tiba di Indonesia pada November 2020 mendatang.
Baca Juga: Niatnya Ingin Sehat Hanya dengan Buah dan Sayur Setiap Hari, Tapi Kenyataanya Kenapa Begini
Hal ini dipastikan oleh Menteri BUMN/Kalakhar Komite Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, saat rapat bersama Menkominfo Johnny G Plate dan 4 pimpinan media online di Mega Kuningan, Selasa (27/10/2020).
"Jumlah itu bagian tahap awal pengadaan 385 juta dosis vaksin berbagai merek," kata Erick Thohir.
Diketahui vaksin sendiri adalah produk biologi berasal dari virus, bakteri atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan.
Menurut NHS vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu seperti Covid-19.
Baca Juga: Niatnya Ingin Sehat Hanya dengan Buah dan Sayur Setiap Hari, Tapi Kenyataanya Kenapa Begini
Baca Juga: Diserang Virus corona, 10.000 Polisi Malaysia Harus Jalani Karantina
Menurut Erick Thohir, prioritas vaksinasi vaksin Covid-19 adalah tenaga kesehatan, TNI, dan Polri.
3 juta vaksin Covid-19 berbagai merek itu akan datang secara bertahap.
3 juta vaksin tahap awal ini akan diberikan kepada 60 persen penduduk Indonesia.
Pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.
Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.
Disisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.
"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."
"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Baca Juga: Hipertiroid Penyait Langka yang Membuat Seorang Sultan Sekalipun Tidak Bisa Makan Enak
Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.
Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.
"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.
Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Baca Juga: Belum Banyak Diketahui, Diabetes Juga Mempengaruhi Kerja Pankreas
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.
Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.
Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.
Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.(*)
#berantasstunting
#hadapicorona
Source | : | Warta Kota,NHS |
Penulis | : | Anjar Saputra |
Editor | : | Gazali Solahuddin |
Komentar