Produsen Obat Sirup Unibebi Beri Tanggapan Setelah Produknya Ditarik, Ini Sanksi Hukum Bagi Industri Farmasi yang Melanggar

"PT Universal Pharmaceutical sudah memproduksi obat sirup lebih dari 40 tahun dan mendapat izin edar lulus uji dari BPOM. Setiap bulan perusahaan ini memproduksi ribuan botol obat sirup dan sudah jutaan botol yang didistribusikan selama ini," kata Hermansyah seperti yang ditulis dalam kompas.tv (26/10/2022).

Hermansyah pun menyampaikan kliennya telah memproduksi obat sirup anak sejak tahun 1997 dan beberapa kali berganti nama hingga lima tahun terakhir menggunakan merk Unibebi dan telah didistribusikan hampir ke seluruh wilayah Indonesia.

PT Universal Pharmaceutical juga menegaskan jika cemaran ED dan DEG ini tidak dicampurkan di pabrik mereka, karena PT Universal Pharmaceutical menganggap kandungan itu sudah ada dalam bahan obat yang mereka beli, lalu mencampurkan bahan obat tersebut hingga menjadi produk obat jadi.

Selain itu, Polda Sumatera Utara dikatakan telah memeriksa manajemen PT Universal Pharmaceutical di Medan pada hari Selasa (25/10/2022) dan telah menyegel ribuan obat sirup Unibebi.

"Ada ribuan botol sirup produksi PT Universal Pharmaceutical yang kami segel di pabriknya di Medan. Obat yang sudah beredar di masyarakat pun sedang dalam proses penarikan," kata Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak dikutip dari kompas.tv (26/10/2022).

Penghentian sementara proses produksi dan distribusi dari semua jenis obat sirup pada pabrik ini pun dihentikan sementara, sampai ada hasil studi dan penelusuran terkait penyebab gangguan ginjal akut pada anak ini.

Hermansyah mengatakan akan tetap mematuhi pemerintah, "Meski demikian, sebagai bentuk kepatuhan kami kepada pemerintah, semua obat sirup produksi Universal sudah kami tarik dari peredaran."

Tidak hanya itu, PT Universal Pharmaceutical disebutkan juga telah melakukan uji mandiri sebagai pembanding dari hasil uji laboratorium BPOM dan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Sanksi Terhadap Industri Farmasi yang Terbukti Melanggar

Dikutip dari Kompas.tv, pada Senin (24/20/2022), Kepala BPOM, Penny menyebutkan sudah ada dua industri farmasi yang akan ditindaklanjuti menjadi pidana oleh BPOM bekerjasama dengan kepolisian, untuk melakukan penyidikan, saat ditemui di Istana Presiden.

"Kalau ini memang ini ranah hukum, saya kira kita kembalikan saja ke ranah hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita," kata Jubir Kemenkes, dr. Syahril dalam memberikan tanggapannya terkait sanksi hukum kepada industri farmasi yang melanggar adanya kandungan berbahaya. (*)

Baca Juga: Kemenkes; Penghentian Sementara Obat Sirup Berhasil Tekan Jumlah Kasus, Gangguan Ginjal Akut Terjadi Karena Keracunan Obat?

 

PROMOTED CONTENT