GridHEALTH.id- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang peraturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 4 Juni 2020.
Menurut Anies, inilah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menekan jumlah kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Ibu Kota terus dilakukan.
Tak hanya itu, pengetatan pembatasan bagi warga yang keluar masuk Jakarta juga dilakukan. Bukan hanya harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM), warga juga diminta bersiap mengeluarkan kocek pribadi saat dikarantina 14 hari.
Pengetatan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Susilo Dewanto mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat wilayah-wilayah yang menjadi pintu masuk ke DKI Jakarta.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pembatasan lalu lintas orang keluar masuk Ibu Kota. Setiap orang yang keluar masuk Jakarta diwajibkan mengajukan izin dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Ilmuwan Ingatkan Meski Vaksin Ditemukan Virus Corona Tak Akan Hilang
Susilo menyebut, jika ditemukan pihak yang tidak memiliki izin melintas, maka akan di karantina di lokasi yang sudah ditentukan. Selama karantina 14 hari, Pemprov tak akan memberikan bantuan.
Pengetatan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Sehingga pihak yang hendak melintas itu akan ditanyakan tentang dokumen izin tersebut," ujar Susilo dalam keterangannya, Selasa (19/5/2020).
"Bila tidak bisa menunjukkan dokumen akan diarahkan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk karantina selama 14 hari dengan biaya sendiri. Demikian," kata dia menegaskan.
Lalu, bagaimana caranya mendapatkan surat izin masuk ? "Dikerjakan melalui webside corona.jakarta.go.id di situ ada form aplikasinya," ujar Anies Baswedan di kesempatan lain.
Tak hanya mengisi formulir pengajuan izin keluar masuk Jakarta, masyarakat yang mengajukan izin juga harus melengkapi persyaratannya.
"Harus melengkapi surat keterangan terkait pekerjaannya, terkait dengan konfirmasi dari RT RW, juga bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan," kata Anies.
Baca Juga: Membuat Ketupat Sendiri dengan Beras Pulen, Anti Gagal dan Anti Basi
Baca Juga: Mal di Jakarta Mulai Dibuka 8 Juni, Usia dan Jumlah Pengunjung Akan Dibatasi
Bagi mereka yang izinnya disetujui, akan mendapatkan surat yang dilengkapi QR code. Ketika si empunya izin diperiksa di check point, petugas akan men-scan QR code tersebut.
"Ini juga berlaku bagi masyarakat yang akan masuk ke Jakarta. Tanpa surat izin masuk tidak boleh masuk kawasan Jakarta. Pengawasannya nanti dilakukan bersama kepolisian," tutur Anies.
Dia menegaskan, izin yang sah hanya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui laman yang disebutkan di atas."Pilihannya adalah tanpa surat, berangkat, akan diminta kembali dan ada proses karantina jika memiliki persyaratan yang dibutuhkan," kata Anies.
Anies mengatakan, hanya warga yang bekerja di 11 sektor dikecualikan dalam aturan PSBB atau yang memiliki kondisi darurat yang akan mendapatkan izin keluar masuk Jakarta dari pemprov.
"Jadi bagi mereka yang punya tugas di dalam sektor-sektor mendasar dapat izin. Bagi yang tidak, tidak perlu mengajukan izin, karena izinnya tidak akan diberikan," ujar Anies.
Baca Juga: Gara-gara Namanya Corona, Seorang Wanita di India Jadi Bulan-bulanan Massa
Baca Juga: Ini Alasannya Mengapa Puasa Bisa Tingkatkan Imunitas Tubuh Hingga Jarang Sakit
Sebelas sektor dikecualikan dari PSBB dan bisa mengajukan izin keluar masuk Jakarta adalah kesehatan, bahan pangan, energy, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industry strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu, dan swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. (*)
#berantasstunting #hadapicorona