GridHEALTH.id - Melihat apa yang dilakukan pemerintah, sepertinya Indonesia sudah siap hadapi puncak Omicron dan bisa mengendalikannya.
Kasus puncak varian Delta jangan sampai terulang kembali.
Puncak omicron di Indonesia diperkirakan Kemenkes terjadi di pertengahan Februari.
Alasannya, mayoritas kenaikan kasus Omicron di dunia terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat dan singkat, berkisar antara 35 hingga 65 hari.
Di Indonesia, kasus pertama teridentifikasi pertengahan Desember 2021.
Mulai naiknya kasus Omicron awal Januari 2022.
Jadi dihitung antara 35-65 hari, dipredisiksi kasus Omicron puncaknya bisa di pertengahan Februari, atau awal Maret 2022.
Daerah yang akan mendapati kenyataan lonjakan kasus pertama bisa jadi Jabodetebek.
Prediksi Pemerintah
Baca Juga: Pendirian Perusahaan Vaksin Asing di Indonesia Bisa Menyulitkan Anak Bangsa
Mengingat dari hasil identifikasi Kemenkes, mayoritas transmisi lokal varian Omicron terjadi di DKI Jakarta, dan diperkirakan dalam waktu dekat juga akan meluas ke wilayah Bodetabek.
Mengingat secara geografis daerah-daerah tersebut berdekatan dan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi.
“Kami juga sampaikan bahwa lebih dari 90% transmisi lokal terjadi di DKI Jakarta, jadi kita harus siapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi varian Omicron, dan kita harus sudah memastikan bisa menangani dengan baik,” papar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang digelar di Jakarta pada Minggu (16/1).
Persipan Hadapi Puncak Omicron
Untuk menghadapi lonjakan kasus varian Omicron, Menkes telah menyiapkan dan berharap masyarakat pun bisa ikut berpartisispasi;
1. Meningkatkan kegiatan surveilans sehingga penemuan kasus bisa dilakukan sedini mungkin untuk kemudian di isolasi supaya tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat.
2. Tegakkan protokol kesehatan 5M seperti menggunakan masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, serta aktif menggunakan aplikasi Pedulilindungi harus ditegakkan sebagai bagian penting pengendalian COVID-19.
3. Vaksinasi booster juga akan menjadi fokus pemerintah.
Cakupan vaksinasi booster di wilayah Jabodetak akan dikebut untuk meningkatkan dan mempertahankan kekebalan tubuh dari ancaman penularan varian Omicron.
Baca Juga: Jangan Sampai Salah, Ini Molnupiravir yang Mendapat Izin dari BPOM
“Selain prokes dan surveilans, juga dipastikan semua rakyat DKI Jakarta dan Bodetabek akan dipercepat vaksinasi boosternya agar mereka siap kalau gelombang Omicron nanti naik secara cepat dan tinggi,” tegas Menkes.
4. Ketersediaan obat juga menjadi fokus Kementerian Kesehatan.
Di awal 2022, Kemenkes telah mendatangkan 400 ribu tablet Molnupiravir sebagai obat terapi tambahan untuk pasien COVID-19 gejala ringan.
Obat ini telah tersedia di Indonesia dan siap diproduksi dalam negeri pada April atau Mei 2022 oleh PT Amarox.
Selain Molnupiravir, Kemenkes juga akan mendatangkan Paxlovid yang rencananya akan tiba pada Februari. Obat-obat ini rencananya akan didistribusikan secara merata hingga ke apotik-apotik.
“Obat ini bukan hanya di Puskesmas maupun RS Pemerintah, nantinya juga akan tersedia di apotik-apotik sesuai dengan jenisnya yakni obat yang bisa dibeli umum dan obat yang bisa didapatkan hanya dengan resep dokter,” jelas Menkes.
DPR Ingatkan 4 Poin Untuk Hadapi Omicron
Menanggapi prediksi lonjakan kasus varian Omicrin di Indoensia, dalam kesempatan berbeda, DPR pun mengingatkan Pemerintah, beberapa hal.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah:
Baca Juga: Healthy Move, Benarkah Lebih Baik Berlari Tanpa Sepatu? Ini Faktanya
1. Mewaspadai lonjakan kasus Omicron yang tembus seribu per hari.
"Peningkatan kasus yang sudah tembus seribu lebih per hari ini harus diwaspadai. Jangan lengah. Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia juga harus dikontrol, sebab sebagian kasus transmisi berasal dari pelaku perjalanan luar negeri," kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers, dilansir dari DPR.go.id (18/1/2022).
2. Gus Muhaimin meminta pemerintah terus melakukan langkah dan strategi dalam peningkatan penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, salah satu upayanya yakni dengan melakukan proyeksi perkembangan kasus Covid-19 berdasarkan data kasus Covid-19.
“Perlu dilakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kenaikan kasus Covid-19, khususnya Omicron, mengingat saat ini peningkatan varian Omicron telah menyentuh angka 1.054 kasus per hari," tuturnya.
3. Pengetatan mobilitas masyarakat
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan (Korkesra) itu melanjutkan, pemerintah perlu untuk melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, seperti memperketat persyaratan masuk ke tempat publik, dan melakukan langkah mitigasi agar peningkatan kasus Omicron tidak makin meningkat yang dapat membebani sistem kesehatan.
"Perlu juga dilakukan asesmen pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan mengevaluasi hasil asesmen tersebut secara berkala, sehingga dapat diatur dan ditetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 saat ini," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
4. Regulasi perjalanan luar negeri
Baca Juga: Ini 5 Cara Cepat Menghilangkan Lemak di Leher, Tak Perlu Operasi
Selain itu Gus Muhaimin mengatakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mengatur regulasi terkait pembatasan perjalanan luar negeri, seperti kembali menerapkan kebijakan penutupan akses pintu masuk penerbangan dari 14 negara, mengingat saat ini virus corona masih terus mengancam dan bahkan diperkirakan akan terus meningkat hingga Februari-Maret 2022.(*)
Baca Juga: Demam Naik Turun Jadi Gejala Demam Tifoid, Begini Cara Mengobatinya
Source | : | SehatNegeriku-puncak omicron,DPR.go.id- puncak omicron |
Penulis | : | Gazali Solahuddin |
Editor | : | Gazali Solahuddin |
Komentar