GridHEALTH.id - Masuk April 2021, berita dan informasi juga pernyataan mengenai vaksin nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan semakin panas.
Setelah ada aksi dari DPR dan pejabat politik Indonesia yang mendukung dilanjutkannya vaksin nusantara.
Baca Juga: Penderita Maag Tetap Boleh Jalani Puasa, Tapi Harus Lakukan Ini
Ada juga suara yang meminta jika kepala BPOM diganti karena telah menghambat penelitian vaksin nusantara yang katanya karya anak bangsa.
Saat ramai-ramai banyak politisi yang menjadi sukarelawan uji klinis vaksin nusantara walau tidak direstui BPOM, ada statment menggelitik tapi menghenyak dari pakar Universitas Indonesia.
Bagaimana tidak, dirinya dengan lantang menyebut jika vaksin nusantara telah membohongi Jokowi dan rakyat Indonesia, termasuk wakilnya di DPR RI.
Malah, terungkap ula jika vaksin nusantara belum mendapat izin dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemeristek).
Tak sampai disitu, didetailkan juga olehnya mengapa vaksin nusantara sampai ditolak dan tidak dapat restu BPOM.
"Tim Peneliti Indonesia TIDAK BISA menjawab proses penelitian. Ternyata dikerjakan oleh tim peneliti dari @AIVITABio dan antigen virus juga diimpor. Klaimnya sebagai 'Karya Anak Bangsa Indonesia' yg harus didukung dan @BPOM_RI dituduh tidak mendukungnya. @KemenkesRI @DPR_RI," kata Pandu, memelui akun Twitter @drpriono1 pada hari Rabu, 14 April 2021.
Menurut Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr. Pandu Priono si pemilik akun tersebut, vaksin nusantara bukan hasil produk dalam negeri.
Pasalnya penelitian dilakukan oleh tim peneliti yang berasal dari Aivita Biomedical Inc yang berpusat di California, Amerika Serikat.
Malah menurutnya antigen virus-nya juga diimpor.
Karenanya dia berani dengan lantang mengatakan jika publik hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah dibohongi. Maksudnya oleh vaksin nusantara.
"Jelas ada pembohongan publik, juga pada Presiden @jokowi, anggota @DPR_RI dengan klaim sebagai karya anak bangsa Indonesia. Ternyata vaksin nusantara adalah penelitian asing, tidak ada ijin dari @KemenristekBRIN dan menggunakan anggaran @KemenkesRI. Masih mau terus dibohongi?" ujarnya.
Baca Juga: Cara Alami Untuk Mengencangkan Kulit Kendur Setelah Melahirkan
Pandu pun mengatakan jika pembuatan vaksin nusantara tidak memenuhi standar, termasuk untuk kepentingan keselamatan relawan.
Di antaranya yaitu belum terpenuhinya imun humoral dan imun selular, kecerobohan mendasar termasuk masalah etika, data yang hilang dan diganti peneliti, hingga vaksin yang dibuat tidak dalam kondisi steril.
"Temuan lain oleh @BPOM_RI, adanya kecerobohan yg mendasar termasuk masalah etika, dan masalah data yg hilang, diganti oleh peneliti. Ada yg menjadi tanggung-jawab Balitbangkes yg perlu dijelaskan. @KemenkesRI," papar Pandu.
"@BPOM_RI juga melakukan inspeksi, tidak hanya mempelajari laporan saja. Yg mengejutkan dan menunjukkan kecerobohan yg stupidity: TIDAK DIBUAT dalam KONDISI STERIL!" lanjutnya.
Baca Juga: Pasien Sembuh Covid-19 Sering Alami Penggumpalan Darah, Peneliti NTU Temukan Penyebabnya
Mengenai hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Daeng Mohammad Faqih menegaskan, vaksin hanya boleh digunakan bilah telah mengantongi izin dari Badan Pangawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu diungkapkannya ketika dimintai pendapat terkait penggunaan Vaksin Nusantara oleh sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR.
"Vaksin boleh digunakan kalau ada izin edar atau izin emergency use (otorisasi penggunaan darurat) dari otoritas BPOM. Kalau belum ada, tidak bisa dan tidak boleh digunakan," ujarnya saat dihubungi Antara, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Menurut Daeng, semua penelitian obat atau vaksin harus mengikuti prosedur standar uji klinis. Semua tahapan uji klinis yakni fase 1, 2 dan 3 harus diikuti.
"Kalau fase 1 belum dinyatakan memenuhi syarat, maka peneliti seharusmya memperbaharui dan memperbaiki uji klinis fase 1. Jangan melangkah ke fase selanjutnya," ujarnya.
Baca Juga: Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM, Satgas Covid-19 Hanya Beri Teguran
Mengenai dua vaksin, Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih yang menjadi harapan besar bangsa Indonesia di masa pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara terus didukung.
Namun Jokowi meminta vaksin buatan anak bangsa itu harus mengikuti kaidah keilmuan.
"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di Tanah Air adalah vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik," kata Jokowi melalui video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3/2021).
Baca Juga: Ruwetnya Mendapatkan SIKM, Jadi Alasan Jangan Mudik di Masa Pandemi
Jokowi meminta uji klinis terhadap vaksin dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, uji klinis vaksin harus dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak ahli.
"Kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli," ujarnya.(*)
Baca Juga: Obat Baru Molnupiravir Dikabarkan Bisa Sembuhkan Covid-19, Benarkah?
#berantasstunting
#HadapiCorona
#BijakGGL
| Penulis | : | Gazali Solahuddin |
| Editor | : | Gazali Solahuddin |
Komentar