Tren Keluarga Berencana (KB) Dari Masa ke Masa Kepemimpinan Presiden

GridHEALTH.id – Program Keluarga Berenca (KB) sudah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno dan terus berlanjut hingga kepemimpinan presiden saat ini, Presiden Joko Widodo.

Setiap presiden membangun trennya masing-masing dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), yang disesuaikan dengan tujuan dan target pencapaiannya masing-masing.

Oleh karena itu, pelakasanaan program Keluarga Berencana (KB) terdapat ciri dan karakteristik yang berbeda-beda.

Secara umum tren pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dapat dilihat karakteristiknya dalam tiga masa besar, yaitu masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Masa Orde Lama - Era Presiden Soekarno

Pada saat Soekarno memimpin, kondisi Indonesia baru saja merdeka sehingga pemerintahan dan peraturan hukum negara masih dalam penyesuaian dan pembangunan.

Maka isu terkait kependudukan termasuk pengendalian jumlah penduduk melalui program KB belum menjadi fokus utama.

Soekarno juga tidak setuju dengan penerapan program KB, karena menurutnya Indonesia kala itu memerlukan banyak sumber daya untuk dapat melawan kapitalisme Barat dan melakukan pembangunan di tiap wilayah, sehingga Soekarno lebih memilih untuk pronatalis.

Tercatat pada masa kepemimpinan Soekarno laju pertumbuhan penduduk (LPP) sekitar 2%-2,31% dengan tingginya Angka Kelahiran Total (AKT) sekitar 5,6 pada tahun 1971, yang artinya setiap perempuan memiliki 5-6 anak, untuk menekan kepadatan penduduk yang dilakukan Soekarno adalah program transmigrasi.

Dengan demikian pembangunan bisa dilakukan pada daerah-daerah yang belum terjamah.

Masa Orde Baru - Era Presiden Soeharto

Baca Juga: Peringati Hari Keluarga Berencana (KB), Ini Tujuan & Manfaat Dari KB

Peralihan pemerintahan dari era Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto menjadi tonggak sejarah yang penting dalam penerapan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.

Pembangunan nasional lebih kepada pendekatan pembangunan kualitas dan kesejahteraan manusianya, di mana pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat cepat terlaksana dengan adanya program keluarga berencana.

Program KB pun dijalankan dengan masif dan hasilnya LPP menurun menjadi 1,44% dengan AKT sebesar 2,8 per wanita selama era Presiden Soeharto, hingga mendapat penghargaan tertinggi di bidang kependudukan, United Nations Population Award dari PBB.

Awal Reformasi - Era Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

Pada awal reformasi, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia belum stabil sehingga sulit untuk Indonesia fokus pada isu-isu kesehatan, apalagi terkait dengan pengendalian penduduk karena masih adanya konflik yang melemahkan elit nasional.

Kebijakan kependudukan pun terabaikan sehingga pemerintah lebih menyerahkan masalah kebijakan kependudukan ini pada pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun sayangnya pemerintah daerah juga cenderung fokus pada pembangunan politik dan ekonomi.

Hasilnya AKT Indonesia pada masa pemerintahan Megawati ini berada di angka 2,6 per wanita, dengan sebelumnya di pemerintahan Abdurrahman Wahid berada pada angka 2,3 per wanita.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada era SBY, Indonesia memiliki AKT stagnan di angka 2,6 per wanita, namun perubahan terjadi dengan dikeluarkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 terkait penguatan status keberadaan BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB. 

Baca Juga: Sejarah Hari Keluarga Nasional 29 Juni, Berawal dari Maraknya Pernikahan Dini dan Gizi Buruk Anak

Untuk pelaksanaan program KB di provinsi dan kabupaten/kota akan diawasi oleh BKKBD, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus karena adanya peraturan pemerintah yang tumpang tindih, sehingga membuat ragu pemerintah daerah untuk melaksanakan program KB ini.

Era Presiden Joko Widodo

Saat ini, di bawah pemerintahan Jokowi, program KB disesuaikan dengan program Nawacita sebagai agenda pembangunan.

BKKBN pun mengikuti program yang dijalankan pemerintah yaitu Nawacita ke-3, "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan", melalui dibentuknya kampung KB.

Tujuan dari kampung KB adalah penguatan program KB yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan melibatkan mitra dan lintas sektor terkait.

Belum terkonfirmasi secara pasti terkait efektivitas dari program kampung KB ini, akan tetapi tahun 2018 menunjukkan AKT Indonesia berada di angka 2,4 per wanita dengan LPP 1,36%.

Inilah beberapa tren mengenai penerapan program Keluarga Berencana (KB) dalam setiap era pemerintahan kepresidenan.

Program KB dapat diterapkan dengan baik dengan adanya program kuat dan masif yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mencapai dampak besar dari penerapan program KB ini.

Menerapkan program KB terbukti mampu menekan jumlah penduduk dan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu, bayi, anak, dan kesejahteraan keluarga.(*)

Baca Juga: 5 Pedoman Gizi Seimbang, Kunci Utama Hidup Sehat Bebas Penyakit

 

PROMOTED CONTENT