Tren Keluarga Berencana (KB) Dari Masa ke Masa Kepemimpinan Presiden

Peralihan pemerintahan dari era Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto menjadi tonggak sejarah yang penting dalam penerapan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.

Pembangunan nasional lebih kepada pendekatan pembangunan kualitas dan kesejahteraan manusianya, di mana pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat cepat terlaksana dengan adanya program keluarga berencana.

Program KB pun dijalankan dengan masif dan hasilnya LPP menurun menjadi 1,44% dengan AKT sebesar 2,8 per wanita selama era Presiden Soeharto, hingga mendapat penghargaan tertinggi di bidang kependudukan, United Nations Population Award dari PBB.

Awal Reformasi - Era Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

Pada awal reformasi, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia belum stabil sehingga sulit untuk Indonesia fokus pada isu-isu kesehatan, apalagi terkait dengan pengendalian penduduk karena masih adanya konflik yang melemahkan elit nasional.

Kebijakan kependudukan pun terabaikan sehingga pemerintah lebih menyerahkan masalah kebijakan kependudukan ini pada pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun sayangnya pemerintah daerah juga cenderung fokus pada pembangunan politik dan ekonomi.

Hasilnya AKT Indonesia pada masa pemerintahan Megawati ini berada di angka 2,6 per wanita, dengan sebelumnya di pemerintahan Abdurrahman Wahid berada pada angka 2,3 per wanita.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada era SBY, Indonesia memiliki AKT stagnan di angka 2,6 per wanita, namun perubahan terjadi dengan dikeluarkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 terkait penguatan status keberadaan BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB. 

Baca Juga: Sejarah Hari Keluarga Nasional 29 Juni, Berawal dari Maraknya Pernikahan Dini dan Gizi Buruk Anak

Untuk pelaksanaan program KB di provinsi dan kabupaten/kota akan diawasi oleh BKKBD, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus karena adanya peraturan pemerintah yang tumpang tindih, sehingga membuat ragu pemerintah daerah untuk melaksanakan program KB ini.

Era Presiden Joko Widodo

PROMOTED CONTENT